Miftah: Hadiri Kampanye Jokowi di Dumai, Apakah Syamsuar Bagian Tim Kampanye?

Gubri-Syamsuar-soal-SPT.jpg
(Humas)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi, Miftah Nur Sabri mengharapkan, Gubernur Riau, Syamsuar, bisa membedakan status Joko Widodo sebagai Presiden atau Calon Presiden.

Ia menjelaskan, sebagai orang ikut berjuang memenangkan Syamsuar kecewa melihat sikap Kader Partai Amanat Nasional (PAN) ikut serta dalam kampanye Jokowi, Selasa, 26 Maret 2019. 

"Banyak yang kecewa dengan Pak Syamsuar, tapi ya sudah lah, yang penting Pak Syamsuar harus lebih bijaksana. Pandai-pandailah," kata Caleg Gerindra Nomor Urut 1 untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau 1 meliputi Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, dan Rokan Hulu, Sabtu, 30 Maret 2019.

Miftah melanjutkan, Syamsuar mungkin karena masih menjabat dan masih timbul perasaan over excited sehingga tidak bisa membedakan status Jokowi sebagai Capres maupun Cawapres.

"Kalau sebagai Presiden, ya tidak apa-apa Syamsuar temani sampai ikut kampanye, tapi sebagai orang politik, Syamsuar harus tahu, Jokowi ke Riau beberapa hari lalu itu tujuannya berkampanye. Saya juga gak tahu apakah Syamsuar ini terdaftar atau tidak di TKD," jelasnya. 

Dalam istilah Islam, tuturnya, apa dilakukan Syamsuar adalah makruh. Dimana ia bisa saja menolak, namun nyatanya Syamsuar memilih ikut dalam kampanye tersebut.

"Dia punya pilihan untuk menolak, istilahnya makruh, sebaiknya menghindari, tapi dia lebih memilih lebih makruh, sunnahnya ya jangan ikutan. Pak Syamsuar itu kan pro syariah, kenapa dia lebih memilih hal makruh, menghadiri kampanye itu makruh menurut saya," tuturnya.

Jokowi memang tidak diwajibkan untuk cuti dari jabatan sebagai Presiden karena tidak diperbolehkan adanya vacuum of power, kekosongan kekuasan dalam bernegara di Indonesia.

"Beda dengan DKI, Ahok dulu dia nonaktif, dia gak pakai fasilitas negara, baik helikopter, protokoler dan lain sebagainya, yang kemarin itu boleh di cek pakai fasilitas negara gak. Soalnya ada kader partai koalisi Jokowi ikut naik helikopter," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, meminta kepasa kadernya yang baru dilantik sebagai Gubernur Riau, Syamsuar, untuk tidak menjadi bagian tim sukses Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.

Permintaan itu buntut dari pernyataan Syamsuar yang mendukung Presiden Jokowi dua periode. Eddy Soeparno mengatakan Gubernur Syamsuar bukan pengurus PAN, melainkan hanya kader biasa di PAN.

"Kita sudah minta jangan ikut-ikutan jadi tim sukses," ujar Eddy Soeparno dihubungi wartawan, Kamis, 21 Februari 2019 dilansir dari sindonews.com