Azlaini: Syahril, Kembalilah ke Khittah LAM Riau, Jangan Bawa ke Ranah Politik

Hj-Azlaini-Agus-SH-MH.jpg
(INTERNET)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Belum usai polemik pengembalian gelar adat Melayu untuk putra terbaiknya di Provinsi Riau, kini institusi Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dikritik oleh tokoh masyarakat lainnya.

Kali ini, tokoh perempuan Melayu Riau, Hj Azlaini Agus, SH, MH, mengingatkan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) LAM Riau, Syahril Abubakar, untuk jangan lagi membawa kelembagaan LAM terlalu jauh masuk ke ranah politik.

"Syahril mengirimkan surat ke KPU Pusat, KPU RI, guna meninjau ulang proses seleksi Anggota KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten dan Kota se-Riau. Saya benar-benar melihat LAM Riau (sekarang) sudah terlalh jauh masuk ke ranah politik," kata Azlaini kepada RIAUONLINE.CO.ID, Jumat, 21 Desember 2018. 

Sikap arogan Pimpinan LAM Riau mempertanyakan hasil kerja Tim Seleksi KPU Riau, dan meminta KPU-RI meninjau ulang hasil seleksi tersebut, tutur Azlaini, merupakan penyimpangan luar biasa. 

"Ini juga penyimpangan luar biasa dilakukan Syahril Abubakar dengan mengatas-namakan LAM Riau," kata perempuan terkenal dengan sikap tegas, tanpa tedeng aling-aling itu.

Jika ada peserta seleksi dinyatakan tak lulus, jelasnya, kemudian merasa ada ketidakwajaran dalam proses seleksi, mereka dapat melapor kepada KPU RI dan DPRD Riau (sebagai lembaga politik).

"Tidak ada keharusan harus ada Anggota KPU lama kembali terpilih sebagai anggota KPU berikutnya. Siapapun terpilih dapat bekerja dengan baik karena sudah ada rambu-rambu peraturan perundang-undangan menjadi dasar dan pedoman mereka bekerja," jelas perempuan terkenal sangat saklek dengan aturan tersebut.

Sebelumnya, Rabu, 19 Desember 2018, pertama kali dalam sejarah Melayu Riau, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid bergelar Datuk Seri Lela Negara mengembalikannya ke LAM Riau.

Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Syarwan Hamid mengembalikannya di halaman gedung LAM Riau, bukan di dalam ruangan. Mengenakan pakaian resmi kebesaran adat Melayu, ia menyerahkannya kepada dua datuk hanya mengenak baju muslim dan memakai kopiah hitam.

Azlaini menjelaskan, keterlibatan terang-terangan LAM Riau ke arah politik praktis ditunjukkan dengan pemberian gelar adat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"LAM Riau sudah terang-terangan menyatakan dirinya sebagai Tim Sukses Jokowi, mengingat pemberian gelar adat tersebut diberikan kepada Capres Nomor Urut 01, tepat di masa kampanye," ungkapnya.

Tak hanya itu, tutur mantan Wakil Ketua Ombudsman RI ini, LAM Riau sudah kehilangan netralitasnya. Seharusnya, sebagai Lembaga Adat Melayu, LAM bisa bersikap netral mengayomi semua kepentingan dan aspirasi yang ada di dalam masyarakat Riau.

Singa Melayu Riau ini juga mengkritik habis-habisan mengenai kepemimpinan LAM Riau saat ini, duet Al Azhar dengan Syahril Abubakar.

"Pimpinan LAM Riau sudah menjatuhkan martabat dan marwahnya sebagai lembaga yang selama ini dipandang, diyakini sebagai penegak dan pejuang marwah orang Melayu Riau," jelasnya.

Kini, ujarnya, orang Melayu Riau merasa sedih dan kecewa atas sikap LAM Riau sudah ikut-ikutan menjadi "berudu".

Ia meminta kepada pimpinan LAM Riau, termasuk seluruh pengurusnya untuk kembali ke AD/ART dan Perda Nomor: 1 Tahun 2012 tentang LAM Riau.

"Di dalam Perda tersebut sudah diatur tentang Falsafah, Asas, Tujuan, Fungsi dan Tugas LAM Riau, dan apa dilakukan Syahril Abubakar dan Pimpinan LAM Riau pemberian gelar adat kepada Presiden Jokowi serta ikut campur tangan dalam proses seleksi Anggota KPU di Riau, jelas-jelas pelanggaran terhadap itu semua," ungkapnya.

Tak hanya itu, Azlaini juga mendapatkan informasi serta fakta-fakta mencengangkan dari anak kemenangakan serta koleganya sesama tokoh Melayu Riau.

Temuan tersebut, tuturnya, mengenai perilaku Syahril Abubakar sudah melenceng terlalu jauh, menggunakan kedudukannya sebagai Ketua LAM Riau, dan menggunakan nama lembaga guna kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tertentu.

"Jadi Syahril Abubakar "harus" kembali kepada khittah LAM Riau. Jangan menjadikan LAMR sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kroninya, seperti dilakukan selama ini," pungkasnya meminta.