Aktual, Independen dan Terpercaya


Diterima Pemprov Riau, Sederet Program Syamsuar Ini Siap Diterapkan 2019

Paslon-Syamsuar-Edy.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)


RIAU ONLINE, PEKANBARU - Harapan pasangan Gubernur Riau terpilih, Syamsuar-Edy Natar Nasution di tahun 2019-2024 nanti untuk langsung dapat menjalankan program-programnya akan berjalan mulus.

Pasalnya, pertemuan tertutup antara Pemerintah Provinsi Riau dengan pasangan ini beberapa hari yang lalu telah diakomodir oleh pemerintah daerah saat ini.

"Komunikasi dengan Pak Syamsuar, TAPD dan OPD telah dilakukan dan sejalan. Program itu berupa bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," kata Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, Jumat, 5 Oktober 2018.

Tak hanya itu, selama melakukan kampanye pasangan ini juga menyasar sektor peningkatan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan. Antara lain memberikan bantuan peremajaan kelapa sawit, kelapa dan karet, budidaya ikan tawar dan perikanan laut, bantuan permodalan UKM, bantuan untuk keluarga miskin, mengembangkan produk unggulan desa dan kecamatan serta membangun pasar online Riau.

Kemudian, penyediaan lapangan kerja melalui pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda, membangun wadah ekonomi kreatif Riau, mendirikan UPT BLK (Balai Latihan Kerja) serta mengembangkan kawasan Industri.

Untuk sektor keagaman, pasangan ini melakukan pembangunan Quran Centre di Pekanbaru, Pengelolaan Zakat di Kabupaten dan Kota sampai membina kerukunan umat beragama.

Selain itu, juga ada pembangunan pariwisata dan budaya. Dimana mereka akan membangun desa wisata, menjadikan Riau sebagai destinasi wisata nasional, menyelenggarakan festival seni dan budaya bertaraf nasional dan internasional, mengembangkan wisata olahraga bertaraf nasional sampai internasional.

Terakhir, penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN juga mereka terapkan seperti pelayanan terpadu satu pintu dengan menerapkan sistem perizinan online terintegrasi, pelayanan publik online, menandatangani pakta integritas anti KKN serta menyediakan sistem pengaduan masyarakat.