Fitra Kritisi Alokasi Anggaran Infrastruktur Provinsi Riau

Anggaran-Infrastruktur.jpg
(Internet)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau mengkritisi kebijakan anggaran infrastruktur 2018 yang dinilai banyak tidak tepat sasaran serta turun drastis dibanding tahun sebelumnya.

"Tahun 2017, alokasi anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp1,1 triliun. Sementara pada 2018 hanya Rp529 miliar atau berkurang 52 persen," kata Koordinator Fitra Riau, Usman dalam keterangan tertulis diterima RIAUONLINE.CO.ID, Minggu 7 Januari 2018.

Selain anjloknya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, Pemerintah Provinsi Riau juga memangkas anggaran rehabilitasi dan pemeliharaannya.

2018 ini, tercatat hanya disiapkan anggaran sebesar Rp86,3 miliar. Angka itu jauh berkurang dari tahun sebelumnya sebesar Rp276,9 miliar.

Lantas apa yang menyebabkan alokasi anggaran berkurang signifikan?

2018 ini, diperkirakan belanja daerah berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Fitra memperkirakan belanja daerah tahun ini ebesar Rp10,3 triliun, atau menurun 6 persen dibanding 2017, Rp11,3 triliun.

Sementara itu, 2018 ini Riau dihadapkan dengan pesta demokrasi Pilkada, yang tentunya menelan anggaran cukup besar, Rp450 miliar.

"Apakah benar itu alasannya? Tentu saja tidak," lanjut Usman.

Fitra merincikan, terdapat 44 persen atau setara Rp409,1 miliar anggaran ditahun 2018 pada Dinas PUPR Riau dialokasikan untuk kegiatan, yang sama sekali bukan tanggung jawab pemerintah daerah. Bukan pula prioritas daerah.

Pada Dinas PUPR, diketahui ada ratusan miliar anggaran yang dinilai menyandera kepentingan masyarakat provinsi Riau. Diantaranya adalah pembangunan Polda Riau yang menelan Rp172,8 miliar. Pembangunan Kejati Riau Rp94,07 miliar. Pembangunan SNVT dan Satker Riau Rp116,7 miliar serta pembangunan Masjid Raya Riau Rp25,9 miliar.

"Pembangunan-pembangunan itu yang Fitra Riau sebut menyandera kepentingan Rakyat Provinsi Riau untuk menikmati pembangunan infrastruktur dasar,"

"Pemerintah Provinsi Riau justru menggelontorkan dana APBD untuk membangun yang bukan tanggung jawabnya, serta tidak berdampak langsung pada masyarakat," urai Usman.

Selain seluruh benang kusut alokasi anggaran infrastruktur diatas, Fitra Riau turut menyoroti ketidak adilan proporsi pembangunan antar wilayah.

72 persen atau Rp380,5 miliar dari total pembangunan jalan dan jembatan Rp529 miliar menumpuk di Pekanbaru. Diantaranya pembangunan jembatan Siak IV dan sejumlah flyover di ibu kota Provinsi Riau itu.

Sementara sisanya Rp148,8 miliar atau 28 persen dibagi-bagi ke kabupaten kota lainnya.

Untuk itu, Fitra meminta agar Pemprov Riau mempertimbangkan alokasi anggaran, terutama yang bukan menjadi tangging jawab pemerintah daerah. Fitra juga meminta agar Mendagri, Tjahyo Kumolo mengevaluasi APBD Provinsi Riau 2018.(2)

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE 

Follow Twitter @red_riauonline

Subscribe Channel Youtube Riau Online

Follow Instagram riauonline.co.id