Firdaus: Opini WTP Bukan Acuan Sesungguh

Wako-Firdaus-bersama-BPK.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Walikota Pekanbaru, Firdaus mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang dikeluarkan langsung oleh Badan Pemeriksa (BPK) RI, agar tidak lekas sumringah hingga terlengah dan terlena.

Kepala Daerah yang hadir di antaranya Kepala Daerah Rokan Hilir beserta DPRD, Pelalawan, Indragiri Hilir sampai Kabupaten Siak.

Berkaca dari Pemko Pekanbaru yang sebelumnya mendapatkan opini WTP di tahun 2008, kemudian tak mendapatkan lagi di tahun berikutnya karena lalai dan tak konsisten hingga di tahun 2016 baru kembali mendapatkan opini tersebut.

"Opini-opini seperti WTP, WDP itu bukanlah menjadi acuan kita sesungguhnya. Tujuannya adalah bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan yang cerdas sehingga nantinya rakyat adil, makmur dan sentosa," katanya di BPKP Riau, Senin, 12 Juni 2017.

Baca Juga: Firdaus: Mengurus WTP Seperti Mengurai Benang Kusut

Untuk mewujudkan impian negara yang menginginkan daerahnya tertib dan rapi dalam administrasi, Firdaus menyarankan kepada daerah mesti harus memiliki konsep yang cerdas dan apik untuk dijalankan.

"Pemerintahan yang cerdas itu harus mampu menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara audit yang dilakukan oleh BPK ini adalah bagian kecil dari tugas Pemerintahan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," tandasnya.

Firdaus mencontohkan terkait administrasi tata kelola keuangan daerah yang tak bisa dipandang sebelah mata. Setiap daerah di Indonesia hanya mendapatkan 10 persen saja dari biaya investasi pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Klik Juga: Alhamdulillah Pemprov Riau Terima WTP Dari BPK RI

"Menjalankan pemerintahan yang baik itu tidaklah mudah. Salah satunya adalah tata kelola keuangannya. Keuangan pemerintah ini hanya memberikan kontribusi 10 persen terhadap biaya investasi pembangunan. 90 persen diharapkan dari dunia usaha. Inilah yang membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi," tandasnya.

"Oleh sebab itu dana yang 10 persen itu hanya menjadi stimulus. Secara nominal kecil namun peranannya besar untuk bisa menggait angka yang 90 persen dana itu dari dunia luar untuk pembangunan di daerahnya," tutupnya.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline