APP Grup Langgar Kebijakan Sendiri, Konflik Agraria Meningkat

ILUSTRASI-Konflik-Agraria.jpg
(INTERNET)
Enoki Mall Pekanbaru Japanese restaurant shabu-shabu, sushi dan Grill

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Scale Up mengkritisi Asian Pulp and Paper (APP) yang tak menjalankan komitmennya dalam memberikan hutan tanaman rakyat sesuai dengan Forest People Programme (FCP) yang mereka buat pada Februari 2013 lalu. Dalam kebijakan tersebut, seluruh anak perusahaan APP grup akan menyediakan 5 persen lahan konsesi mereka untuk ditanami masyarakat adat.

Kenyataannya berbeda, Scale Up selama 2016 lalu mencatat, perusahaan di bawah naungan APP ini merupakan penyumbang konflik terbesar dengan masyarakat di Riau dengan total 10 konflik.

"Perusahaan seperti Indah Kiat Pulp and Paper, Arara Abadi, dan banyak perusahaan lain malah memperburuk hubungan mereka dengan masyarakat dari konflik agraria yang dimiliki masyarakat adat," kata Direktur Eksekutif Scale Up Riau, Harry Oktavian dalam media briefing, Kamis, 12 Januari 2017.

Baca Juga: APRIL Dan APP Penyebab Terbesar Konflik Agraria Di Riau

Padahal kebijakan FCP APP ini awalnya dibentuk untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan-perusahaan APP grup dengan masyarakat sekitar lahan konsesi, terutama masyarakat adat yang mendapat banyak sorotan miring di internasional.

Harry menjelaskan ketika itu, APP mendapat banyak gempuran dari LSM lingkungan yang mendapat banyak temuan atas kejahatan-kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat.

"Waktu mereka mulai mengesahkan kebijakan itu, para investor banyak yang mulai memberikan investasi. Padahal itu belum dilaksanakan, baru disahkan saja," imbuhnya.

Setelah berjalan 4 tahun, Scale Up menemukan fakta yang berkebalikan dari kebijakan yang mereka buat. Kasus konflik antara masyarakat dengan APP grup malah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Klik Juga: Konflik Agraria Di Indonesia Masih Tinggi, Mencapai 1.772 Titik

Di Indonesia, lahan konsesi APP grup dari data yang mereka keluarkan totalnya mencapai 2,6 juta hektar. Konsesi tersebut tersebar di lima provinsi di Indonesia. Mulai dari Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng dan Kalbar.

"Untuk Riau sendiri luasnya lebih dari satu juta hektar. Bahkan mendekati dua juta. Bisa saja keseluruhannya lebih dari itu," tukas Harry.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline