Aktual, Independen dan Terpercaya

Penduduk Miskin Riau Turun, Akankah Perekonomian Mulai Stabil?

ILUSTRASI-MISKIN.jpg
(DILIPUTNEWS.COM)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Turunnya jumlah penduduk miskin di Riau selama rentang waktu satu tahun sejak 2015 hingga 2016 lalu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Riau dikarenakan mulai stabilnya harga migas dan Curt Palm Oil (CPO) dari kelapa sawit yang sejak dua tahun belakangan mengalami kemerosotan.

 

Jumlah penduduk miskin pada September 2015 lalu mencapai 563,92 ribu, sedangkan terhitung September 2016 turun menjadi 501,59 ribu jiwa. Selama rentang waktu tersebut ada penurunan jumlah sebesar 1,15 persen dibandingkan tahun 2016.

 

"Ini disebabkan naiknya tingkat pendapatan pada penduduk yang berada di wilayah marjinal. Baik di pinggiran kota maupun di pedesaan selama setahun belakangan," kata Kepala BPS Riau, Aden Gultom, Srlasa, 3 Desember 2016.

Baca Juga: Daerah Ini Tercatat Paling Miskin Di Riau

 

 

Penurunan sebesar 61,33 ribu jiwa ini dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK) yang naik sebesar 4,82 persen, yaitu dari Rp 417.164 per kapita perbulan pada September 2015 menjadi Rp 437,259 perkapita perbulan pada September 2016.

 

Selama periode tersebut, penduduk miskin di daerah pedesaan diperkirakan berkurang 50,66 ribu jiwa, dan di daerah perkotaan diperkirakan berkurang sebanyak 10,62ribu jiwa.

 

"Di wilayah pedesaan itu banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani dan pekerja kebun. Dua sektor inilah yang mengalami kenaikan. Harga barang pertanian juga naik," jelas Aden.

Klik Juga: Jumlah Penduduk Miskin Di Riau Bertambah 64 Ribu Jiwa

 

Peran komoditas makanan terhadap GK jauh lebih besar dibandingkan peran komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) tehadap GK pada September 2016 mencapa 73,59 persen. Pada September 2016 GKM adalah sebesar Rp 321.762. Sedangkan Garis Keniskinan Non Makanan (GKNM) sebesar Rp 115.897.

 

Persentase jumlah penduduk miskin ini menurut Aden masih berada pada rasio jumlah yang wajar dan baik dalam perekonomian. Karena ambang batas maksimal penduduk miskin yang dipatok secara nasional mencapai 5 persen.

 

"Kalau ada daerah yang jumlah penduduk miskinnya lebih dari patokan itu, maka daerah itu sedang tidak baik. Seperti Kepulauan Meranti kalau kita," pungkasnya.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline