Jokowi Sindir Pemprov Riau Endapkan Rp 2,86 Triliun di Bank

Penyerahan-Hadian-Kedua.jpg
(HUMAS BANK RIAUKEPRI untuk RIAUONLINE.CO.ID)
Enoki Mall Pekanbaru Japanese restaurant shabu-shabu, sushi dan Grill

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Tudingan dan sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap 10 daerah yang masih mengendapkan anggaran daerah di bank, termasuk Riau di antaranya, dianggap oleh Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, sebagai simpanan. 

 

Presiden Jokowi, Kamis, 4 Agustus 2016, dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, mengatakan, dari 10 daerah tersebut, Riau menyimpan Rp 2,86 triliun anggarannya di perbankan umum. 

 

Padahal, seharusnya dengan dana trilunan tersebut, mampu menggerakkan ekonomi rakyat lokal di tengah kelesuan ekonomi saat ini. Semestinya daerah segera membelanjakan anggaran agar uang yang ada dapat beredar di masyarakat. Bukan malah menyimpan uang di bank.

 

Baca Juga: Inspiratif, Hanya Unggah Makanan di Sosmed Raup Rp 50 Juta Per Bulan

 

Menanggapi hal itu, Asisten II Pemerintah Provinsi Riau Masperi berkilah Pemda disebut mengendapkan uang di Bank. "Bukan diendapkan, melainkan dismpan tanpa halangan agar bisa dipergunakan kapan saja," kata Masperi, Jumat, 5 Agustus 2016.

 

Menurut mantan Sekdakab Rokan Hulu ini, sejumlah proyek fisik sudah berjalan. Namun pemerintah daerah belum melakukan pencairan termen I dan II kepada pihak rekanan. 

 


Sebelumnya, hingga awal semester II ini, Serapan anggaran Pemda Riau baru mencapai 27 persen. "Proyek sudah berjalan, namun kontraktor belum mencairkan termen I dan II," katanya.

 

Rencananya, tutur Masperi, anggaran tersebut akan segera dicairkan pada Agustus hingga September sebesar Rp 1,2 triliun. Sedangkan September hingga Desember ditargetkan pencairan sebesar Rp 1,5 triliun

 

Klik Juga: Sudah Pertengahan Tahun, Realisasi APBD Riau Hanya 28 Persen

 

Masperi mengaku, sebenarnya Pemda bisa saja mempercepat serapan anggaran di awal tahun. Namun karena adanya sejumlah regulasi dan aturan membuat sejumlah kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. "Ada regulasi yang harus dilewati," katanya.

 


Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline