Tuntut THR, Honorer: Kami Bukan Sapi Perah!

Surat-edaran-presiden-soal-thr.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/HASBULLAH TANJUNG)

LAPORAN: HASBULLAH TANJUNG

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forum Komunikasi Guru dan Pegawai Honor Sekolah Negeri Provinsi Riau menuntut adanya Tunjangan Hari Raya (THR) untuk mereka seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo melalui Surat Edaran.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum, Eko Wibowo. Menurutnya THR sangat dibutuhkan oleh tenaga honorer mengingat honorer sendiri tidak mendapatkan tunjangan lain.

"Ada kebijakan THR untuk honorer sesuai keputusan presiden. Kami akan berjuang, kalau tidak kami akan demo, pemerintah jangan hanya terfokus pada PNS, sementara pekerjaan kami yang honorer ini tidak jarang lebih berat dari PNS, kami bukan sapi perah," ungkap Eko kepada RIAUONLINE.CO.ID, Selasa, 5 Juni 2018.

Ditambahkan Eko, dirinya sangat berharap adanya THR untuk honorer seperti yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta, jadi bagaimanapun caranya Pemprov Riau harus menganggarkannya tahun ini.

Baca Juga Tak Dianggarkan, Pemprov Riau Bayar THR Dan Gaji Ke-13 Dari Pos Dana Tak Terduga

"Memang peraturan ini kan mendadak, saya akui pusat melemparkan bola ke daerah, makanya bang Noviwaldy (Wakil Ketua DPRD Riau) kemarin bilang keteteran dalam mencarikan dana ini, saya sebagai guru honorer Pemprov ya bagaimanapun harus dianggarkan ini," jelasnya.

Mengenai APBD yang terganggu, kata Eko, Pemprov Riau dan DPRD Riau bisa membahasnya di APBD Perubahan nanti, yang jelas saat ini pihaknya minta dianggarkan THR untuk honorer.

Sejauh ini, lanjut Eko, pihaknya sudah menyurati DPRD Riau dan melakukan komunikasi personal dengan Komisi V yang membidangi pendidikan, dan hari Kamis mendatang akan ada hearing.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua Komisi V Muhammad Adil guna membicarakan ini," ulasnya.

Klik Juga Kebijakan THR PNS Dinilai Berlebihan, Dewan: Hati Kecil Saya Menolak

"Sebagai masyarakat Riau, tentu saja kita hanya bisa mengadukan hal ini kepada DPRD karena mereka wakil kita, Pemprov kan hanya menyodorkan, DPRD yang menyetujui," ulasnya lagi.

Lebih lanjut, apabila tuntutan THR sesuai keputusan pusat ini tidak bisa dipenuhi, maka Eko memastikan akan ada demo akbar oleh Forum Guru Honorer se-kabupaten kota di Riau