Soal Ekonomi, Inilah Sederet Kritikan Prabowo Untuk Jokowi

Prabowo-dan-Jokowi.jpg
(LIPUTAN6.COM)

 

RIAU ONLINE - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, mengaku sudah merangkum sejumlah masalah perekonomian Indonesia dalam sebuah buku yang ditulisnya. Selama ini Prabowo memang kerap melontarkan kritikan terkait hal itu.

Berikut sederet kritikan yang dilontarkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu soal perekonomian Indonesia, melansir Tempo.co, Selasa, 26 Juni 2018.

Ketimpangan ekonomi

Menurut Prabowo, ketimpangan ekonomi di Indonesia sudah mencapai level yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang ia miliki, rasio gini Indonesia saat ini mencapai angka 45.

"Artinya, satu persen penduduk Indonesia menguasai 45 persen kekayaan bangsa Indonesia," ujar dia selepas bertemu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Senin, 25 Juni 2018..

Dikatakan Prabowo, berdasarkan data Oxfam dan Internatonal NGO Forum on Indonesia Development (INFID), aset empat orang terkaya di tanah air bisa setara dengan kekayaan seratus juta orang miskin. Belum lagi, Prabowo menyoroti tanah di Indonesia yang hampir sekitar 80 persennya dikuasai oleh satu persen penduduk Indonesia.

Prabowo menilai kondisi ini sangat tidak sehat mengingat Indonesia memiliki kekayaan komoditas yang melimpah dibanding sejumlah negara Asia lain.

Rendahnya harapan hidup

Rendahnya harapan hidup di tanah air juga menjadi sorotan Prabowo. Data Persatuan Bangsa-Bangsa menyebutkan, harapan hidup di Indonesia hanya berada di peringkat 168 dari 200 negara.

Sehingga, Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup angka harapan hidup, penghasilan rata-rata, dan tingkat pendidikan berada di nomor urut urut 113, hanya sedikit di atas peringkat Palestina.

"Pertanyaannya, dengan negara yang kaya raya ini, mengapa negara kita berada di deretan papan bawah?" ujar Prabowo.

Sementara Prabowo menyebutkan, Pendapatan Domestik bruto Indonesia masih berada di peringkat 152. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PDB Indonesia bisa mencapai Rp 15 ribu triliun.

Biaya Pembangunan LRT Terlalu Mahal

Prabowo juga menyinggung biaya pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang. Menurutnya, terlalu mahal. Dijelaskan Prabowo, pembangunan LRT Palembang yang panjangnya 24 kilometer dengan biaya Rp 12 triliun itu tergolong sangat boros.

“Itu terlalu banyak penggelembungannya,” kata dia dalam acara Halal Bihalal di Rajawali Grand Ballroom Palembang, Kamis 21 Juni 2018.

Dibandingkan dengan pembangunan LRT di negara Eropa, kata Prabowo, untuk biaya pembangunan LRT per 1 kilometernya menggunakan dana US$ 8 juta saja. “Kita bandingkan dengan di sini, biaya pembangunan mencapai 40 juta dolar per 1 kilometer,” kata dia.

Dengan perbandingan itu, ia menegaskan pembangunan LRT tersebut dinilai terlalu banyak penggelembungan. “Selisih biaya pembangunan di Eropa mencapai 32 juta dolar, kalau dirupiahkan mencapai Rp 44 miliar, itu per 1 kilometer saja,” ujar Prabowo.

Jika ditotal 24 kilometer, menurutnya, maka lebih besar lagi pembiayaan karena penggelembungan. “Dana itu sangat besar bagi masyarakat, bisa membangun rumah sakit, sekolah atau kebun-kebun rakyat,” lanjutnya.

Utang negara yang berbahaya

Berdasarkan data lembaga pemeringkat Moody’s, Prabowo mengatakan, Indonesia merupakan negara paling berisiko dari sisi utang di Asia bersama India. Prabowo menyebut total utang Indonesia, jika utang pemerintah, badan usaha milik negara, dan swasta digabung, mencapai Rp 9.000 triliun meski utang pemerintah hanya sekitar Rp 4.000 triliun.

“Bloomberg mengutip situasi ekonomi Indonesia risky, berbahaya. Paling berbahaya karena utangnya,” ucapnya.

Untuk pernyataan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perlu ada perbandingan yang setara ihwal utang tersebut. Dalam perkara tersebut ia mengatakan hutang Rp 9 ribu triliun itu tak bisa dilepaskan dengan PDB Indonesia yang mencapai Rp 15 ribu triliun.

Menurut Sri Mulyani pemerintah mengelola APBN. Sri Mulyani mengatakan posisi utang pemerintah pada Mei Rp 4.169 triliun. Nilai utang tersebut menurut Sri Mulyani seharusnya dibandingkan dengan seluruh PDB. Data Kemenkeu rasio utang terhadap PDB hingga Mei 2018, yaitu 29,58 persen.

"Jadi kalau membahas ya harus konsisten, kalau utang korporasi ya dibandingkan dengan volume korporasinya, kalau utang BUMN ya BUMN terhadap total aset maupun total revenuenya, kalau rumah tangga ya terhadap rumah tangga," ujar Sri Mulyani.