Aktual, Independen dan Terpercaya

Pemprov Riau Pangkas Anggaran Karhutla Jadi Rp18 miliar

Potong-anggaran.jpg
(INTERNET)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pada Kamis, 13 Oktober 2016 kemarin, Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPR) Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau mengesahkan KUA-PPAS APBD-P 2016. Dalam pengesahan tersebut pemerintah mengurangi anggaran bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada APBD-P 2016 ini menjadi hanya Rp18,1 triliun.

 

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan pengurangan anggaran karhutla dilakukan karena sudah banyaknya anggaran yang dianggarkan dari pusat untuk penanganannya sehingga pengurangan mesti dilakukan untuk hal lainnya.

 

"Anggaran karhutla itu lebih banyak anggaran siaga. Yang siaga ini tetap. Karena karhutla ini banyak dibiayai oleh pusat lewat APBN," kata Hijazi, Jumat, 14 Oktober 2016.

Baca Juga: FITRA Riau: Pemprov Riau Tak Becus Kelola Uang Rakyat

 

Menurutnya, sangat tidak efektif jika daerah dan pusat sama-sama menganggarkan pada bidang yang sama. Apalagi, nilainya yang cukup besar sehingga dapat dilihat sebagai pemborosan.

 

Pengurangan anggaran bencana karhutla yang tersisa kini adalah pada bidang pencegahan saja. Hijazi menjelaskan pengurangan tak serta merta dilihat sebagai tak pedulinya pemerintah pada penanganan bencana yang dampaknya langsung pada masyarakat ini.

 

"Bukan berarti kita tidak punya sensitivitas terhadap itu. Karena porsinya itu di APBN. Karhutla ini kan sudah menjadi beban nasional, bukan beban daerah lagi. Dan APBD tidak akan mampu mem back up itu, jadi kita betul-betul didukung oleh APBN," papar Hijazi.

 

Klik Juga: FITRA Riau: Selama Tiga Tahun Uang Daerah Mengendap Sebesar Rp10,5 Triliun

 

Bahkan dalam pencegahan dan pengendalian bencana Karhutla ini, presiden telah menginstruksikan langsung penanganannya. Beberapa kementerian terlibat di dalamnya bahkan anggaran sebanyak mungkin dikuburkan.

 

"Mereka menumpahkan segala daya segala sumber daya untuk mem-back up ini. Jadi kalau kita paksakan dengan APBD, akhirnya disitu juga tidak akan termanfaatkan. Dan kebetulan program nasional untuk itu ada. Mereka punya corp kompeten untuk itu," tandasnya

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline